» » » DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN PENGADAAN UMUM TA.2016 : TENAGA TIDAK TETAP - NON PNS, INDONESIA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN PENGADAAN UMUM TA.2016 : TENAGA TIDAK TETAP - NON PNS, INDONESIA
Dear All Sahabat Job Lokers Aceh, dimana Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappen.

Pengumuman Rekrutmen Tenaga Tidak Tetap (Non PNS) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Tahun Anggaran 2016 - Dalam rangka mendukung kelancaran tugas unit organisasi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijkan Pengadaan Umum pada Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami membuka rekrutmen tenaga tidak tetap (Non PNS), dengan materi sebagai berikut:

POSITION
  • Staf Pendukung Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan  di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [2 Orang] Kode: SP01
  • Staf Pendukung Kegiatan Penyusunan Pedoman dan Standar Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, [2 Orang] Kode: SP02
  • Staf Pendukung Administrasi Kegiatan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum [1 Orang]
  • Download Data Lengkap Persyaratan dan Administrasi >> DISINI
DESCRIPTION DAN KUALIFIKASI
Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran:
Dokumen lamaran terdiri dari :
  • Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
  • Curriculum Vitae
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  • Foto (3x4 berwarna)
  • Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  • Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  • Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan
  • Melampirkan tanda bukti hasil CAT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dengan komposisi nilai minimal tes wawasan kebangsaan 70, tes intelegensi umum 75 dan tes karakteristik pribadi 126
  • Bagi pelamar yang sudah pernah melakukan Tes CAT di tahun 2015 harap melampirkan bukti hasil CAT dalam surat lamaran.
  • Bagi pelamar yang belum pernah melakukan Tes CAT, bersedia untuk mengikuti tes CAT pada tahapan rekrutmen selanjutnya.
  • Dokumen lamaran dikirim dalam format .pdf melalui email: [email protected] dan [email protected]
Dengan subject: Lamaran Staff Pendukung Direktorat Kode Lamaran.
  • Pengiriman dokumen lamaran paling lambat tanggal 29 Januari 2016, Pukul 16.00 WIB.
  • Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi selanjutnya.
  • Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja per Februari 2016.
SUMBER INFO >> KLIK DISINI
Silakan kirim Lamaran Sahabat Job Lokers Aceh Untuk LKPP sesuai dengan petunjuk dan syarat diatas dan kirim melalui email resmi disini : Dokumen lamaran dikirim dalam format .pdf melalui email: [email protected] dan [email protected]

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Back to top!
TOP